
SURABAYA (pilarhukum.com) – Kantor Advokat Masbuhin & Partners mempertanyakan penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Masbuhin adalah kuasa hukum tiga tersangka, yakni EES selaku anggota Badan Pengawas, MN selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, serta NW selaku Direktur Operasional dan Umum.
Dalam siaran terbuka tertanggal 21 November 2026, Masbuhin & Partners menyebut ada sejumlah poin krusial yang mengusik rasa keadilan publik dan wajib diusut tuntas.
*1. Soal Satu Anggota Bawas*
Poin pertama yang disorot adalah asas kolektivitas Badan Pengawas.
Menurut Masbuhin, Badan Pengawas adalah satu kesatuan organ pengawasan yang bekerja secara kolektif. Menjadikan hanya satu anggota Bawas, yakni EES, sebagai tersangka, sementara Ketua dan anggota Bawas lainnya tidak tersentuh hukum, berpotensi mencederai rasa keadilan.
“Mereka mempertanyakan struktur pertanggungjawaban korporasi jika hanya satu orang yang dimintai pertanggungjawaban,” tulis siaran itu.
*2. Soal RKAP yang Disetujui Bersama*
Poin kedua adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Masbuhin menilai setiap kebijakan pengeluaran anggaran, termasuk pos bantuan hukum dan operasional perusahaan, tidak berdiri sendiri secara personal. Seluruh perencanaan maupun perubahan RKAP melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan organ pengawas.
Ketika sebuah kebijakan diketahui, dibahas, dan disetujui dalam lingkup pengawasan, menurut mereka, pertanggungjawaban hukumnya tidak patut dibebankan hanya kepada satu individu saja.
*3. Soal Pembiaran*
Poin ketiga adalah pembiaran sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan.
Secara hukum, fungsi utama Ketua dan seluruh anggota Bawas adalah melakukan pengawasan melekat dan mencegah kekeliruan administratif maupun penyimpangan. Apabila dalam rentang 2025-2026 dinilai terjadi kekeliruan tata kelola, maka membiarkan suatu kebijakan berjalan tanpa koreksi resmi merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan.
Masbuhin meminta hal itu diuji secara hukum oleh penyidik, bukan dibiarkan lepas dari pertanggungjawaban.
*4. Soal Aliran ke DPRD — Poin Paling Keras*
Masbuhin meminta penerapan prinsip _follow the money_ tidak boleh berhenti pada jajaran internal PDTS KBS semata.
Mereka menyebut fakta informasi yang berkembang di publik telah menyoroti adanya pos pengeluaran honorarium narasumber rutin yang diduga mengalir kepada oknum pimpinan maupun anggota DPRD Kota Surabaya. Padahal, DPRD secara fungsi justru merupakan mitra kerja pengawas BUMD dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
“Sangat tidak adil apabila jajaran manajemen dan satu anggota Bawas langsung dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara pihak-pihak di luar perusahaan maupun oknum anggota dewan yang diduga turut menikmati dan menerima aliran dana kas KBS tersebut belum diperiksa secara terbuka dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” demikian bunyi siaran terbuka itu.
*5. Soal Klien Tidak Menikmati Uang*
Poin terakhir adalah pembelaan terhadap kliennya.
Masbuhin menegaskan tidak ada satu rupiah pun dari dana perusahaan yang mengalir ke kantong pribadi kliennya. Sebaliknya, kliennya justru disebut menjadi korban tekanan situasi akibat ulah oknum eksternal yang menjanjikan penghentian perkara.
Mereka juga mengklaim kliennya berhasil mencetak sejarah dengan menyetorkan dividen lebih dari Rp5,04 miliar kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Oleh karena itu, Masbuhin meminta penyidik Kejati Jatim menelusuri seluruh aliran dana kas KBS secara tanpa pandang bulu kepada siapa pun yang menyetujui, membiarkan, maupun menerima manfaat finansial dari kas perusahaan.
*Konteks Perkara*
Kejati Jatim pada 19 November 2026 menetapkan empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025-2026. Selain tiga klien Masbuhin, satu tersangka lainnya adalah MMS yang berprofesi sebagai advokat.
Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur, total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452. Sebagian besar, Rp2,41 miliar, diduga mengalir lewat skema pendampingan hukum. Sisanya, Rp860,5 juta, dicatat untuk BBM, THR, dan honorarium.
Dokumen penyidikan Kejati Jatim menunjukkan sebagian dari pos honorarium itu diduga mengalir kepada anggota DPRD Kota Surabaya dengan dalih honor narasumber. Total yang tercatat dalam rekap Januari 2025 hingga Juni 2026 mencapai Rp740,7 juta.
Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan penyidikan masih berlanjut dan tim penyidik kini mendalami kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain.
Terpisah Humas KBS yakni Lintang Ratri Sunarwidhi saat dikonfirmasi mengatakan ketua dan anggota Bawas tidak mengetahui adanya aliran dana ke sejumlah pihak. Menurut Lintang, peran Bawas sudah sesuai Tupoksi yaitu mengawasi, memgaudit dan memberi saran.
” Acuanya renbis & RKA, Evaluasi Capaian per tiga bulan, masalah teknis penggunaan merupakan hak prerogatif direksi, sepanjang nominal tidak menyalahi RKA,” ujar Lintang. [Elg]
