
Foto : Raden Destayoma A.P.A (Masbuhin and Partner), Moch Nahroni selaku Direktur Keuangan dan SDM, Masbuhin, Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional, Azzalia N.F
SURABAYA (pilarhukum.com) – Kuasa hukum Badan Pengawas, direksi, dan Kepala Departemen Keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) menyebut pencairan dana KBS bermula dari permintaan uang oleh pengacara berinisial M. Mereka mengklaim, permintaan itu disertai dugaan janji menutup perkara yang tengah dihadapi KBS.
Pernyataan itu disampaikan kantor hukum Masbuhin & Partners menanggapi pemberitaan yang berkembang akhir-akhir ini.
Dalam konferensi pers, menjelang pemeriksaan keempat kliennya sebagai saksi oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis, 19 November 2026 besok.
Masbuhin, Managing Partner Masbuhin & Partners, mengatakan peristiwa itu harus dilihat sebagai hukum sebab dan akibat. Menurut dia, permintaan uang dari M adalah sebab, sedangkan pencairan kas KBS adalah akibatnya.
“Dalam persoalan dana KBS dengan oknum pengacara itu ada hukum sebab dan akibat, maka silakan dicerna sendiri,” ujar Masbuhin dalam keterangan tertulisnya.
Masbuhin tidak merinci dalam keterangan persnya berapa nominal yang diminta M, kapan permintaan pertama kali disampaikan, maupun dalam bentuk apa janji menutup perkara itu disampaikan.
*Tiga Pola Dugaan Permintaan*
Sebuah data yang beredar dan diklaim menggambarkan alur permintaan uang tersebut membaginya ke dalam tiga pola.
Pada pola pertama, permintaan diduga dimulai dari M, diteruskan melalui S dan D yang disebut sebagai staf M, lalu melalui perantara, sebelum sampai ke KBS. Pola ini disebut disertai kuitansi.
Pada pola kedua, M diduga meminta langsung melalui perantara, tanpa melalui staf, dan tanpa kuitansi.
Pada pola ketiga, S dan D diduga meminta langsung ke KBS tanpa perantara. Untuk pola ini, keberadaan kuitansi disebut belum diketahui.
Meski jalurnya berbeda, KBS selalu digambarkan sebagai pihak yang mengeluarkan uang.
Saat dikonfirmasi terkait pola tersebut, Masbuhin mengatakan bahwa itu masuk dalam materi penyidik sehingga dia tidak bisa mengomentari.
*Klaim Tidak Ada Niat Jahat*
Masbuhin menegaskan, pencairan dana itu bukan didasari keserakahan maupun niat jahat untuk memperkaya diri. Menurut dia, keputusan mencairkan kas diambil dalam tekanan situasi krisis dan kekeliruan prosedur administratif demi menyelamatkan stabilitas operasional kebun binatang.
“Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” kata Masbuhin.
*Laporan ke Polda Jatim*
Masbuhin menyebut, pihaknya telah mengirimkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Jatim. Ia membuka kemungkinan kasus ini melebar ke delik baru di luar tipikor yang sedang berjalan di Kejati Jatim, seperti dugaan penipuan dan penggelapan.
Menurut dia, ada dugaan janji menutup perkara, dugaan permintaan uang, dan dugaan pencatutan nama Korps Adhyaksa di Perak maupun di Kejati Jatim.
“Kami yakin se-yakin-yakinnya semua itu kebohongan. Silakan konfirmasi kepada Perak dan lainnya sendiri pasti akan dikatakan sebagai bualan saja,” ujar Masbuhin.
Masbuhin mengaku tidak ingin menghakimi sejawat. Ia mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya soal pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan hukum kepada penyidik Kejati Jatim.
“Sebagai sesama penegak hukum, kami menjunjung tinggi etika profesi dan asas praduga tak bersalah. Bukan kapasitas maupun urusan kami untuk menunjuk hidung, mengomentari, apalagi menghakimi pihak lain,” katanya
*Prestasi yang Diklaim KBS: Dividen Rp 5 Miliar Pertama Sejak 2013*
Di balik perkara yang tengah didalami penyidik, Masbuhin meminta publik melihat rekam jejak prestasi para kliennya.
Menurut Masbuhin, meski baru mengemban amanah pada periode 2025-2026, anggota Bawas dan kedua direksi mampu menyetorkan dividen Rp 5.048.479.469 ke Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah dalam waktu singkat itu menjadi bukti konkret bahwa orientasi utama klien kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS,” ujar Masbuhin.
Ia mengklaim, capaian itu belum pernah terwujud selama lebih dari satu dekade, yakni sejak periode 2013 hingga 2024. Selama periode itu, kata Masbuhin, KBS tidak pernah menyetorkan keuntungan langsung ke kas daerah dalam jumlah sebesar itu.
Masbuhin juga mengklaim prestasi itu menjadi catatan tersendiri bagi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur. Menurut dia, kontribusi keuntungan langsung ke kas daerah itu menunjukkan orientasi kliennya adalah menyehatkan perusahaan, bukan memperkaya diri.
Sementara pengacara M saat dikonfirmasi terkait beberapa hal yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Direksi KBS, mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurut M, dia tidak pernah minta apapun ke pihak KBS.
” Ndak pernah minta apapun,” ujar pengacara M. [Elg]
