Surabaya – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menangkap 11 orang yang diduga hendak memicu kericuhan di tengah aksi unjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10/2026). Mayoritas pelaku yang diamankan merupakan kelompok anak putus sekolah.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, mengungkapkan bahwa belasan orang tersebut ditangkap di beberapa titik yang mengelilingi lokasi demonstrasi. Titik penangkapan meliputi kawasan Taman Apsari, Gang Setan, depan Hotel Inna Simpang, hingga area air mancur Alun-Alun Surabaya.
“Dari 11 orang yang diamankan, dua di antaranya berstatus mahasiswa, sedangkan sembilan lainnya merupakan anak putus sekolah. Saat ini seluruhnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolrestabes Surabaya,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Dalam operasi pengamanan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang memicu kecurigaan, di antaranya cairan tiner, minuman keras jenis arak, senjata pemukul jenis keling (knuckle), serta sejumlah telepon seluler.
Dugaan rencana kericuhan ini makin menguat setelah penyidik memeriksa perangkat komunikasi milik pelaku. Polisi menemukan rekam jejak percakapan digital yang berisi skenario hasutan untuk memicu gangguan keamanan dan ketertiban.
“Temuan ini terus kami dalami, termasuk mencocokkan keterkaitan antara isi chat, barang bukti, serta peran masing-masing pelaku. Jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan unsur pidananya terpenuhi, para pelaku akan diproses hukum secara tegas,” paparnya.
Polda Jatim juga tengah menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual atau pihak lain yang mendanai pergerakan kelompok penyusup ini.
Lebih lanjut, Kapolda Jatim meminta publik untuk membedakan antara kelompok terduga provokator ini dengan elemen masyarakat sipil yang murni turun ke jalan. Pihaknya mengapresiasi massa dan koordinator lapangan karena unjuk rasa berlangsung tertib hingga membubarkan diri.
Aksi demonstrasi di Jalan Gubernur Suryo pada Kamis petang tersebut digerakkan oleh koalisi masyarakat sipil Surabaya. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Daniel Situmorang, menyebut demonstrasi ini merupakan gerakan kolektif akar rumput yang melibatkan mahasiswa, serikat pekerja, kaum buruh, dan elemen masyarakat lainnya.
Dalam orasinya, massa secara tegas menyuarakan ketidakpuasan terhadap dua tahun jalannya roda pemerintahan yang dinilai belum menelurkan kebijakan pro-rakyat.
“Semua kami sepakati, kami menuntut Prabowo dan Gibran untuk mundur dari jabatannya,” tegas Daniel.
Selain desakan mundur, massa aksi juga membawa 16 tuntutan sektoral. Tuntutan tersebut meliputi penghentian peran militer di ranah sipil, pemerataan infrastruktur, pemulihan nama baik tahanan politik, kenaikan gaji pendidik, serta jaminan kebebasan pers.
Mereka juga mendesak penghentian kriminalisasi kelompok marginal, mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk program tak tepat sasaran, serta meminta kepastian sistem kerja layak dengan menghapus kebijakan upah murah. Di ranah regulasi, massa menuntut revisi UU Peradilan Militer, pencabutan UU TNI-Polri, penuntasan konflik agraria, hingga penghilangan impunitas ormas paramiliter. (rak/mad)
