SURABAYA (pilarhukum.com) – Go Gunawan, penghuni rumah di jalan Prapanca nomer 20 sekaligus pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Surat tersebut berisi permohonan agar BPN memberikan surat asal usul tanah tersebut.
Surat tersebut diajukan Gunawan melalui kuasa hukumnya Billy Handiwiyanto. Pengajuan surat tersebut dilakukan lantaran adanya permasalahan berdasarkan penetapan eksekusi No. 26/Pen.Pdt/Del/2022/Sby Jo. No. 25/Eks/2014/PN Mig Jo. No. 62/Pdt.G/2008/PN Mig, tanggal 2 Desember 2022 berupa eksekusi pengosongan terhadap tanah dan bangunan di Jl. Prapanca No. 22 Surabaya;
“ Bersama ini kami sampaikan bahwa klien kami sebagai pemilik yang sah terhadap objek tanah dan bangunan di jalan Prapanca No. 22 Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 616/Kel. Darmo yang asli dan diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 13/Wonokromo/2000 tanggal 9 Maret 2000 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Soejadi, Bsc di Surabaya,” ujar Billy dalam suratnya yang dikirim ke BPN.
Atas dasar itulah lanjut Billy, demi tegaknya supremasi hukum serta memberikan perlindungan atas hak-hak asasi kliennyauntuk itu pihaknya memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Surabaya 1 agar memberikan informasi tertulis mengenai asal usul status kepemilikan hak milik No. 616/Kel. Darmo yang dahulu SHGB No. 744 Desa/Lingkungan Darmo III.
Perlu diketahui, petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mendatangi rumah Go Gunawan di jalan Prapanca nomer 22. Go Gunawan tidak menyangka, rumah yang sudah dia tempati selama 22 tahun tersebut akan dieksekusi. Padahal, dia tak pernah memindahtangankan hak kepemilikan ke pihak lain sejak hak SHGB nomer 744 hingga menjadi SHM nomer 616 dia miliki.
“ Selaku penghuni rumah tersebut, kita tidak pernah mengetahui adanya persidangan, saat Aanmaning juga tidak diundang, tidak dimasukkan dalam pihak. Mestinya kan kurang pihak gugatan tersebut. Makanya kita bertanya-tanya, penggugat ini siapa? Makanya kita akan tempuh jalur pidana,” ujar Billy Handiwiyanto kuasa hukum Go Gunawan.
Billy juga menjelaskan, bagaimana kliennya Go Gunawan memiliki objek di Jalan Prapanca 22 ini. Menurut dia, kliennya memiliki objek tersebut melalui jual beli yang sah, dengan Annie Yunita Muliono dengan alas hak SHM nomer 616.
“ Terkait SHGB 744, memang SHM 616 berasal dari SHGN 744. Namun, setelah dicek di Kantor Pertanahan Surabaya l, SHGB dengan nomer tersebut telah mati pada tahun 1980. Saya ada buktinya, ini surat yang dikeluarkan BPN jika SHGB 744 sudah mati. Dan juga disebutkan telah diterbitkan sertifikat jenis dan nomor hak maupun pemegang hak baru kepada pemilik baru,” terangnya.
Billy juga mempertanyakan, pemohon eksekusi mendapatkan hak darimana? Apabila dari ahli waris ahli waris siapa? Nanti akan dicari urut-urutannya, kalau hutang piutang, hutang apa? Apakah sudah ada akta jual beli atau hutang berupa uang kemudian dijaminkan.
“ Yang menjadi aneh adalah saat Aanmaning kita juga tidak diundang, kalau waktu Aanmaning kita diundang pasti kita akan ajukan perlawanan,” ujarnya.
Billy meyakini bahwa adanya cacat hukum dalam proses gugatan ini, apalagi sesuai surat edaran Mahkamah Agung harus mengetahui tempatnya dimana, kalau persidangan harus ada pemeriksaan setempat (PS).
Terpisah, kuasa hukum pemohon eksekusi R Wiardono SH MH saat dihubungi melalui telepon mengatakan sangat keberatan terhadap penundaan pelaksanaan Eksekusi karena alasan yang tidak mendasar terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkrach.
Mestinya kata Wiardono, tidak seharusnya eksekusi tersebut ditunda . Dan untuk membuktikan adanya sertifikat yang waktu itu ditunjukan di objek lokasi mestinya pihak penghuni melakukan perlawanan upaya hukum derden verset di PN Surabaya bukan menunda eksekusi yang merupakan perintah PN Surabaya.
“ Ini yg sangat disesalkan. Dalam proses mencari keadilan yang bermartabat, terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pihak penghuni rumah jalan Prapanca no 22 Surabaya bukan subyek hukum dalam perkara yang telah inkrach. Jadi yang bersangkutan merupakan pihak ketiga,” ujarnya.
Terkait pihak penghuni yang tidak diundang waktu Aanmaning, Wiardono mengatakan bahwa undangan itu pihak PN Surabaya yang memproses, dan menurut PN Surabaya penghuni sudah dipanggil dan diundang.
Sebelumnga, petugas eksekusi PN Surabaya Rabu (21/12/2022) kemarin melakukan eksekusi di Jalan Prapanca. Namun, saat tiba di lokasi, eksekusi batal dilakukan.
“Menurut petunjuk pimpinan, pelaksanaan eksekusi ini ditunda sementara. Karena menurut beliau, apabila penghuni rumah yang akan dieksekusi bisa menunjukkan SHM asli, eksekusi ditunda. Namun, tidak menghentikan pelaksanaan eksekusinya,” kata RW Adhi di lokasi objek eksekusi, Rabu (21/12/2022).
Perlu diketahui, petugas eksekusi RW Adhi pada Rabu (20/12/2022) kemarin mendatangi objek sengketa untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Adapun Penggugat Ida Ayu, Tergugat ahli waris dari Andi Mulya, sementara penghuni rumah Go Gunawan tak disertakan dalam pihak. [EFA]
